Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran Menguat, Pakar BRIN Bilang Begini

INDOLIN.ID | JAKARTA — Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul sejak April 2025. Dorongan tersebut kini terus menguat memasuki bulan ketujuh pemerintahan kabinet merah putih.

Terakhir, usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 

Organisasi pensiunan TNI itu memberi delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran.

Menanggapi hal ini, Pakar Ilmu Politik dari BRIN Profesor Siti Zuhro meminta lembaga MPR, DPR dan DPD RI untuk segera menanggapi dan membahas surat tuntutan pemakzulan wakil presiden dari masyarakat sebelum terjadi kegaduhan yang merusak stabilitas politik.

"Yang namanya wakil rakyat ya, diwakililah, dibaca gitu ya. Setelah dibaca itu dirembukkan secara internal sebelum formal, kan gitu," kata dia kepada awak media, pada Rabu (11/6). 

"Ini bagaimana kalau tidak di-co-brace, kalau tidak di-respond, kan gitu, apakah akan memberikan dampak politik yang negatif," imbuhnya.

Siti Zuhro khawatir dengan perkembangan politik Indonesia ke depan, jika parlemen tidak merespon adanya tuntutan tersebut dan meminta agar menuntaskan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat.

Menurut saya, lanjut Siti Zuhro, setiap hal-hal yang sangat serius seperti itu, jangan seolah-olah tidak tahu menahu, tidak tahu, tidak bisa, harus dituntaskan! 

"Jangan nunggu klimaks, jangan nunggu kulminasinya kan gitu," imbuhnya.

Dalam pandangan Zuhro, jika parlemen tidak segera menanggapi hal itu, maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap keharmonisan dalam bernegara.

Yang dimaksud ancaman disini, yakni ancaman terhadap kohesivitas masyarakat, ancaman terhadap harmoni gitu ya.

"Kita ini kan punya politik harmoni yang bagus di Indonesia, nah ini terancam, kalau ini dinafikan," pungkasnya. (via)