Aceh Singkil Perkuat Mitigasi Bencana lewat Pengelolaan DAS Terpadu
ACEH SINGKIL, INDOLIN.ID — Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengikuti rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus memperkuat mitigasi risiko bencana di Aceh dan dua provinsi lain di Sumatera.
Rapat yang digelar secara daring pada Jumat (2/10) itu membahas tindak lanjut pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), termasuk pemetaan kawasan rawan bencana, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan dengan risiko bencana hidrometeorologi.
Pertemuan tersebut diikuti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk BNPB, BMKG, BPKP serta kementerian yang menangani pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.
Sekretariat Tim Pelaksana Satgas, Tomsi Tohir, mengatakan penanganan pascabencana perlu diarahkan tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga pada pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
Menurut Tomsi, pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Ia juga meminta hasil koordinasi diterjemahkan ke dalam langkah konkret di daerah, dengan menggunakan data, pemetaan risiko, kondisi lingkungan dan infrastruktur sebagai dasar penentuan prioritas.
Bagi Aceh Singkil, pengelolaan DAS menjadi perhatian karena karakter wilayah tersebut membuat kondisi kawasan hulu dapat memengaruhi wilayah hilir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, Surkani, mengatakan pengelolaan DAS secara terpadu diperlukan untuk menjaga fungsi lingkungan sekaligus mengurangi risiko banjir dan longsor.
“Pengelolaan DAS tidak bisa dilihat secara parsial, karena kondisi di hulu akan memberikan dampak sampai ke hilir,” kata Surkani.
Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah agar penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi, tetapi juga preventif.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diwakili sejumlah pejabat dari bidang pemerintahan, lingkungan hidup, kebencanaan, pembangunan dan pekerjaan umum.
Koordinasi lintas pemerintah itu merupakan bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (Ruslan Lembong)
