Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, JAMIRA Dorong Kemitraan Media yang Adil dan Transparan
INDOLIN | JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) mendorong evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga kualitas demokrasi, kebebasan pers, dan keberlanjutan industri media nasional.
Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, mengatakan evaluasi pemerintahan tidak semestinya berhenti pada daftar program, angka pertumbuhan, atau capaian administratif. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menciptakan ruang yang sehat bagi pers untuk menjalankan fungsinya.
"JAMIRA memandang dua tahun pemerintahan merupakan momentum penting untuk mengukur bukan hanya apa yang telah dikerjakan, tetapi juga apa yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan demokrasi, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap kebebasan pers," kata Gusti Haes, dalam keterangan resmi di Kantor DPP Jamira, Jakarta, pada Minggu (18/10).
Menurut dia, perusahaan media menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan, dan dominasi platform digital dalam distribusi informasi serta pasar periklanan.
"Dalam situasi tersebut, keberlanjutan perusahaan pers tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan masing-masing media beradaptasi. Diperlukan ekosistem yang adil, kepastian regulasi, perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik, dan persaingan usaha yang sehat," imbuhnya.
JAMIRA mendorong pemerintah memperkuat implementasi kebijakan perlindungan karya jurnalistik, termasuk Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
"Pelaksanaannya perlu diarahkan pada mekanisme yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi perusahaan pers, termasuk media lokal dan nasional yang memiliki kapasitas usaha beragam," ujarnya.
Di sisi lain, Gusti menilai kebebasan pers harus tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Wartawan perlu memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik, sementara kritik dan pengawasan terhadap kebijakan publik harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan.
"Media tidak harus selalu sependapat dengan pemerintah. Namun, perbedaan pandangan harus dijawab melalui data, penjelasan yang terbuka, dan perbaikan kebijakan, bukan tekanan terhadap kerja jurnalistik," ujarnya.
JAMIRA juga mendorong pemerintah memperbaiki komunikasi publik agar lebih terbuka, terukur dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari intensitas publikasi, tetapi juga dari pelaksanaan, transparansi anggaran, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, JAMIRA berpandangan bahwa capaian pembangunan perlu diukur melalui indikator yang dapat diuji, termasuk penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, kesempatan usaha, dan pemerataan manfaat pembangunan.
JAMIRA menegaskan posisinya sebagai organisasi yang memperjuangkan penguatan industri media nasional tanpa menempatkan diri sebagai alat kepentingan politik tertentu.
"Kami tidak berada pada posisi untuk memuji atau menolak pemerintah secara membabi buta. Sikap JAMIRA adalah mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, mengapresiasi capaian yang dapat dibuktikan, dan menyampaikan kritik terhadap persoalan yang membutuhkan perbaikan," kata Gusti Haes.
Ia menambahkan, pemerintah, media dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah perlu terbuka terhadap pengawasan, media harus menjaga akurasi dan independensi, sedangkan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik. Pemerintahan yang kuat membutuhkan masyarakat yang sejahtera, demokrasi yang sehat, dan pers yang independen serta berkelanjutan," ujar Gusti Haes.
Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) akan terus mendorong dialog konstruktif antara pemerintah, perusahaan media dan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan berdaya saing. (Jamira)
