MUI Desak Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU Penyadapan
JAKARTA, INDOLIN.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adam dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring, Senin (16/11). Dialog itu mengangkat tema "Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia".
Wahidudin menyoroti dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mempertanyakan dasar hukum tindakan penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan, termasuk MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
Menurut dia, tindakan penyadapan tanpa prosedur dan otorisasi hukum yang sah berpotensi melanggar hukum serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum," kata Wahidudin.
Ia menilai regulasi khusus diperlukan untuk memastikan penyadapan hanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Wahidudin juga menyebut kebutuhan pembentukan RUU Penyadapan bukan semata-mata tuntutan perkembangan teknologi dan keamanan negara, tetapi berkaitan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan praktik penyadapan terhadap kepala negara memiliki catatan historis di Indonesia maupun dalam hubungan internasional.
Ia menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Soekarno pada 1965 yang dikaitkan dengan DN Aidit, serta penyadapan terhadap Presiden BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia-Australia.
Reza juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dalam forum tersebut dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Reza, rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya kerangka hukum yang tegas untuk mengatur kewenangan penyadapan, termasuk batasan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Ia menilai persoalan penyadapan yang menyasar kepala negara tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Reza bahkan menyebut perlunya langkah kontraintelijen apabila ditemukan indikasi operasi intelijen ilegal.
Dorongan MUI tersebut kembali menempatkan regulasi penyadapan sebagai salah satu agenda penting dalam pembenahan tata kelola keamanan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi dan pengawasan digital, tantangan pemerintah dan DPR adalah merumuskan aturan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum, keamanan nasional, dan perlindungan privasi masyarakat. (Jamil)
