Program Makan Bergizi Gratis: Dari Janji Politik Hingga Kebijakan Nasional

INDOLIN.ID | JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu tonggak penting dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Perjalanan program ini menarik untuk ditelusuri, karena lahir dari janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Gagasan MBG pertama kali disampaikan Prabowo–Gibran dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus upaya menurunkan angka stunting. 

Setelah resmi memenangkan Pilpres dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024 serta Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024, arah pembangunan nasional pun perlahan menyesuaikan dengan prioritas presiden terpilih.

Meski sempat memunculkan perdebatan di Senayan terkait kesiapan teknis distribusi hingga potensi beban fiskal, mayoritas fraksi di DPR memberikan dukungan penuh. 

Ketua DPR Puan Maharani pada 20 Agustus 2024 menegaskan bahwa parlemen mendukung program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

"Kami di DPR melihat program ini sejalan dengan upaya menurunkan angka stunting dan memperkuat generasi muda. Tantangannya adalah pengawasan agar anggaran betul-betul tepat sasaran," kata Puan.

Presiden Prabowo Subianto menyebut anggaran MBG meningkat menjadi sekitar Rp335 triliun dengan jangkauan penerima manfaat yang lebih luas, mencakup lebih dari 82,9 juta orang.

Prabowo sendiri dalam rapat kabinet perdananya pada 22 Oktober 2025 menyebut program ini sebagai wujud nyata negara hadir untuk melindungi generasi penerus bangsa.

"Tidak boleh ada anak Indonesia yang lapar. Dengan gizi yang baik, kita bisa membangun manusia Indonesia yang kuat, sehat, dan cerdas," tegas Prabowo.

Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, pada wawancara 23 September 2025, menilai sejarah MBG merupakan contoh baik transisi pemerintahan yang berjalan mulus di Indonesia.

"MBG lahir dari janji politik Prabowo, demi kepentingan rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah ini dikelola dengan transparan dan akuntabel," ujar Fredi.

"Wajar dan harus kalau MBG itu di evaluasi, karena biar tidak salah urus yang berdampak buruk, sebab aggarannya MBG cukup besar," imbuhnya. 

Bagi publik, MBG hadir sebagai kebijakan yang membawa harapan baru. Di tengah tantangan implementasi dan kebutuhan pengawasan ketat, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkokoh fondasi kebangkitan bangsa.  (sa/by)