INDOLIN.ID ■ LAMPUNG — Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung mempertanyakan pelaksanaan proyek preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Batas Provinsi Bengkulu–Simpang Gunung Kemala–Padang Tambak yang dikelola Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dengan nilai kontrak sekitar Rp46 miliar.
Ketua MTM Lampung, Ashari Hermansyah, mengatakan timnya telah melakukan investigasi lapangan selama dua hari dengan mengambil sampel di sejumlah titik pekerjaan, mulai dari kawasan Way Tenong hingga perbatasan Simpang Gunung Kemala di Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Ashari, hasil investigasi awal menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian pada beberapa item pekerjaan, di antaranya penanganan longsor, tambal sulam, overlay, pemasangan bronjong, dan drainase. Ia juga menyoroti dugaan pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta tidak ditemukannya papan informasi proyek di sejumlah lokasi.
"Berdasarkan hasil survei awal, terdapat indikasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak pelaksana proyek," kata Ashari, Selasa (14/7).
MTM menyatakan telah mengirimkan surat konfirmasi beserta dokumentasi hasil survei kepada BPJN Lampung melalui Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II untuk meminta penjelasan resmi atas temuan tersebut.
Organisasi itu juga berencana melanjutkan investigasi pada ruas jalan lainnya, terutama di wilayah Padang Tambak hingga perbatasan Gunung Kemala. Menurut MTM, masih ditemukan sejumlah kerusakan jalan seperti retak kulit buaya, retak memanjang, retak tepi, gelombang, hingga lubang pada beberapa titik.
MTM mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar kualitas jalan, jembatan, dan saluran drainase sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, BPJN Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan atas surat konfirmasi yang dikirimkan MTM. SuaraNegeri.co.id akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh klarifikasi dari pihak BPJN. (*)
